AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
oleh kepri
Pada Rapat Kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kelala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P. dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, (5/9), Hadi Tjahjanto menjelaskan capaian-capaian kinerja Kementerian ATR/BPN dalam program Reformasi Agraria dan penyelesaian berbagai konflik tanah.
Richard Pasaribu, Anggota DPD RI Perwakilan Kepulauan Riau pada saat itu menyerahkan dokumen pokok pikiran dan aspirasi dari Kepulauan Riau kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P.
Richard Pasaribu meminta supaya Pak Hadi Tjahjanto segera mempercepat Reforma Agraria di Kepri.
Ada begitu banyak persoalan pertanahan yang terjadi di Kepri, salah satu yang baru-baru ini kami kunjungi di Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna, yang sampai saat ini legalisasi aset tanah transmigrasi di sana belum tuntas. Maka Richard Pasaribu minta supaya kerja sama lintas sektor harus mantap, supaya masalah ini tidak berlarut-larut.
Richard Pasaribu juga meminta agar BPN di daerah harus proaktif mengedukasi masyarakat terkait tanah yang akan dijadikan lokasi tambang, untuk menghindari konflik di kemudian hari. Jangan sampai BPN hanya menunggu di kantor tapi juga harus turun ke lapangan memberi pengetahuan yang baik bagi masyarakat.
Beberapa persoalan lahan dan pemanfaatan ruang di Kota Batam yang menjadi sorotan Richard Pasaribu agar segera dituntaskan yaitu: permasalahan hutan lindung dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas bernilai strategis (DPCLS), dan persoalan Kampung Tua.
Pak Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan program Reforma Agraria serta penyelesaian konflik pertanahan. Terkait berbagai masalah di Kepri yang Richard Pasaribu sampaikan, ini akan menjadi konsen Pak Menteri dan tim.
